Daerah Penghasil Pangan Sama Pentingnya dengan Penghasil Migas

JAKARTA--MI: Daerah penghasil pangan harus mendapat perhatian dari pemerintah yang setara dengan daerah penghasil migas dan sumber daya alam lainnya. Khususnya dalam pembangunan infrastruktur, seperti akses jalan, pengairan atau irigasi yang baik, dan sarana produksi lainnya, serta menahan alih fungsi lahan pertanian. Perhatian pemerintah yang kurang menyebabkan ringkihnya ketahanan pangan nasional.

"Dalam setiap forum, pemerintah selalu bicara migas serta energi dan perhatian tercurah ke sana. Padahal, pangan juga tidak kalah penting dan strategis. Kami hanya minta kepada pemerintah perhatian yang sama dengan daerah penghasil migas. Daerah penghasil pangan memiliki nilai strategis untuk jangka yang sangat panjang," harap Ketua Umum Forum daerah Penghasil Pangan Seluruh Indonesia (Fordappsi) Herman Deru di tengah rapat Pra Munas Fordappsi di Jakarta, Jumat (16/4).

Herman Deru, yang juga Bupati Ogan Komering Ulu Timur, mengatakan, (daerah) migas memiliki batas waktu tertentu untuk dieksplorasi, sementara daerah penghasil pangan tidak memiliki batas waktu untuk dieksplorasi. Karenanya, infrastruktur di daerah penghasil pangan harus ditingkatkan, teknologi juga demikian, sehinngga Indonesia yang merupakan negara agraris benar-benar dioptimalkan. Swasembada pangan yang menjadi tujuan pemerintah benar-benar bisa diwujudkan.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi daerah penghasil pangan di tanah air. Sebab dari 306 kabupaten/kota penghasil pangan, sebanyak 100 kabupaten/kota mengalami defisit. Penyebabnya, saluran irigasi sudah tidak berfungsi dengan baik, jalan yang belum ada, yang sudah ada juga mengalami kerusakan. Perhatian pemerintah pusat tidak terlalu besar kepada daerah penghasil pangan.

"Pemerintah selalu mengambil jalan pintas saat ketahanan pangan terganggu dengan mengimpor beras atau gula. Pemerintah belum menyentuh akar masalah dengan serius," ujarnya.

Fordappsi, jelas Herman, baru terbentuk awal 2010, di saat muncul kesadaran pentingnya menjaga ketahanan pangan yang berkesinambungan. Hingga saat ini, anggota Fordappsi baru mencapai sekitar 100 kabupaten/kota se-Indonesia. Diharapkan lembaga ini ke depan mampu mengembangkan sistem pemetaan kondisi produksi, ketersediaan dan ketahanan pangan di seluruh daerah penghasil pangan, serta informasi teknologi, harga, pasar bisa terjalin sesama anggota Fordappsi.

"Kami sering mengalami saat harga jatuh, Bulog tidak bisa menyerap hasil panen. Dengan Fordappsi, kami memiliki posisi tawar dan pasar yang lebih luas. Misalnya, kabupaten/kota yang defisit bisa kami distribusikan karena ada kerja sama ini," imbuhnya. (Faw/OL-04)

Ulasan :

Dari artikel di atas, disebutkan bahwa sebaiknya pemerintah tidak memusatkan perhatiannya pada sektor migas dan energi saja, tetapi agar lebih memberikan perhatian kepada sektor pertanian. Sector pertanian harus sama pentingnya untuk memperkuat, membangun dan mengembangkan sektor pangan sebagai skala prioritas pembangunan secara nasional dengan memperhatikan secara serius daerah-daerah penghasil pangan yang besar kontribusinya untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Dikarenakan saat ini daerah penghasil pangan tengah mengalami defisit atau rawan pangan. Penyebabnya, saluran irigasi sudah tidak berfungsi dengan baik, penguasaan teknologi yang belum memadai dan perhatian pemerintah pusat tidak terlalu besar kepada persoalan ini.

Selain itu, perekonomian petani pun belum membaik. Penyebab hal ini adalah sampai saat ini para petani masih saja dihantui oleh persoalan ketidakpastian harga, akses pasar dan modal yang masih sulit didapat serta problem infrastruktur pertanian.

Terlebih lagi disebutkan dalam artikel di atas, pemerintah selalu mengambil jalan pintas saat ketahanan pangan terganggu dengan mengimpor beras. Pemerintah belum memahami dan menyentuh akar masalah ini dengan serius.