Markus Pajak, Penerimaan Negara Bocor 23 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Penerimaan negara dari perpajakan mengalami kebocoran sekitar 23 persen akibat adanya mafia perpajakan. Martin Hutabarat, anggota DPR Komisi DPR dari Fraksi Gerindra, mengatakan, potensi penerimaan perpajakan seharusnya bisa mencapai Rp 700 triliun per tahun.

"Kalau bisa menghilangkan markus perpajaan kita bisa penerimaan Rp 700 triliun. Jadi ini kan 23 persen hilang," kata Martin, di sela-sela diskusi mingguan bertajuk "Mimpi Berantas Korupsi", di Warung daun, Jakarta, Sabtu (10/4/2010).

Bandingkan dengan penerimaan pajak tahun lalu yang hanya mencapai Rp 565,77 triliun. Angka ini juga tidak mampu memenuhi target yang telah dipatok pemerintah untuk penerimaan pajak tahun 2009 yang mencapai Rp 577 triliun.

"Akibat markus pajak, negara kita mengalami kerugian. Penerimaan negara tahun lalu kita dari pajak hanya bisa Rp 560 triliun, dari target Rp 577 triliun. Itu sangat kecil," tutur dia.

Menurut dia, apabila markus perpajakan diberantas, pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipatok oleh pemerintah, yang hanya 7 persen pada tahun 2014. Tak hanya itu, dia meyakini pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih merata dibandingkan saat ini. "Dengan ini, pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan oleh Presiden itu bisa lebih tinggi lagi," tandas dia.

Ulasan:

Pengertian makelar sendiri berarti merupakan perantara antara pembeli dengan penjual. Makelar yang sudah mengenal baik si pembeli dan si penjual, hal ini berpengaruh dalam keberhasilan untuk menghasilkan sebuah transaksi akan semakin besar.

Dengan pengertian makelar diatas, maka untuk pengertian makelar kasus (markus) dapat di artikan sebagai seorang perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dengan penegak keadilan (polri, kpk, jaksa, dan sebagainya) dan biasanya makelar kasus memberikan informasi yang ia dapat tentang penjahat, dan kemudian makelar kasus akan memberitahukan informasi tersebut kepada para penegak hukum.

Dari pengertian di atas tidak ada yang salah dengan pengertian markus di atas, jika pekerjaan tersebut dijalankan sesuai dengan kaedah hukum. Namun, sekarang banyak sekali markus yang terungkap tidak menempatkan prakteknya sesuai dengan kaedah hukum, markus melakukan rekayasa hukum atau hal apapun untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Menjadikan markus kejahatan yang luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula.

Untuk pajak, makelar kasus juga dapat terjadi. Seperti yang baru terungkap akhir-akhir ini, markus dapat menurunkan jumlah pajak yang harus disetor oleh perusahaan. Perusahaan akan melakukan negosiasi dengan markus agar perusahaan tersebut membayar pajak lebih rendah dari yang tertera di dalam surat ketetapan pajak. Dari sini markus mendapatkan penghasilan yang fantastik, karena dapat dipastikan markus meminta bayaran yang tinggi.

Markus ini menajdi problema pemerintah untuk memberantas markus. Pemerintah harus membenahinya. Membenahi hukum menjadi hukum yang tidak dapat dipermainkan oleh markus, membersihkan semua penegak hukum, semua yang terlibat dalam proses hukum, dan membenahi budaya hukum masyarakat melalui pendidikan hukum mengingat markus terjadi tidak hanya bermula dari penegak hukum melainkan juga lemahnya kesadaran hukum yang berakibat pada penyimpangan perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan kasus hukum.

Tidak hanya hukum yang dibenahi, dalam markus pajak pemerintah pun harus cepat mengatasinya. Karena adanya markus pajak akan merugikan penerimaan pajak negara. Reformasi birokrasi pajak untuk menjadikan lebih transparan.